IKLAN

iklan

Screenshot_20200810_112732_com.whatsapp
Screenshot_20200810_114739_com.whatsapp
Screenshot_20200810_114758_com.whatsapp
May 19, 2022

LOMBOK HIJAU NEWS

Independen Kritis dan Edukatif

“106 Pramubakti THL IPDN di Berhentikan Tanpa Kompensasi dan Pesangon”

5 min read

LombokTengah
– Sebanyak 106 Pramubakti Tenaga Harian Lepas ( THL ) IPDN yang di berhentikan tidak diberikan kompensasi ataupun Pesangon oleh pihak IPDN, terkait hal ini Ketua Media dan Informatika Sasaka NTB Lalu. Eko angkat bicara.

“Menurut saya IPDN sebagai salah satu lembaga pemerintah artinya IPDN sebagai salah satu lembaga pemerintahan kementrian dalam negeri yang ikut mensosialisasikan pentingnya dan manfaat yg di dapat bagi pekerja dengan adanya undang-undang cipta kerja, seharusnya lebih paham, karena di dalam uu cipta kerja tersebut ada poin yang menjelaskan bahwa ada kewajiban pemberi kerja memberian kompensasi bagi tenaga kerja kontrak yang di berhentikan jika berakhir masa kontrak kerjanya.jadi saya sebagai Ketua Media dan Informatika Sasaka NTB merasa kecewa dengan alasan IPDN yang beralasan bahwa “kami adalah lembaga pemerintah bukan pengusaha/perusahaan” seharusnya pihak IPDN yg mewakili pemerintah/kementrian dalam negri lebih paham tentang isi dari uu cipta kerja pasal 15 dan 16 PP 35 tahun 2021 yg berbunyi pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja yg hubungan kerjanya telah berakhir,apalagi prabubakti yg di berhentikan bekerja mengabdi selama 8 tahun hinggal 12 tahun lamanya,jelas L eko saat ditemui di kediamannya Rabu, 12/01/2022

“Karena amanat konstitusi kita di dalam UU 1945 pasal 27 ayat 2 yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, inilah tujuan kita berbangsa dan bernegara demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia sehingaa kami Sasaka NTB tidak bisa menerima jawaban pihak IPDN yang mengatakan kami adalah pemerintah bukan pengusaha saat hering di komisi V DPRD provinsi NTB. Lalu kita mau mengadu ke mana?, “tegas eko.

Lebih jauh eko menjelaskan, “terkait hal ini kami SASAKA NTB akan bersurat secara resmi ke Presiden RI sebagai bentuk pengaduan dan penjelasan atas jawaban pihak IPDN yang mengatakan kami adalah pemerintah bukan pengusaha yang harus memberikan kompensasi, memang di dalam UU cipta kerja yang domain di dalamnya adalah bunyinya pengusaha dan perusahaan wajib memberikan kompensasi terhadap tenaga kerja kontrak yang diberhentikan. tetapi kan UU cipta kerja ini di buat oleh siapa?kan oleh pemerintah kok pemerintah tidak menjalankan UU cipta kerja yg sahkannya,”jelas L eko

Eko juga menambahkan, “Dampak dari pemberhentian sudah jelas, betambahnya pengangguran yang bisa memicu timbulnya masalah sosial, ekonomi dan lain-lain khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.dan juga kami sedang mengumpulkan data dugaan kecurangan dalam perekrutan yg di lakukan oleh pihak ke tiga yg di sampaikan oleh perwakilan pekerja yg di berhentikan saat hering di komisi V, jika data dugaan kecurangan itu ada maka data tsb akan kami serahkan ke dprd komisi V utk segera melakukan pengecekan ke IPDN dan kami sasaka siap mendapingi jika dugaan kecurangan terbukti maka hasil tes yg meluluskan 45 org hrs di batalkan dan harus dilakukan tes perekrutan ulang,harapan sy pihak disnaker lombok tengah tanggap untuk memberikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi 106 bagi pramubakti dan THL yg diberhentikan melalui jaminan sosial yg diberikan kepada pekerja yg mengalami pemutusan hubungan kerja atau berakhir masa kontrak kerjanya berupa tunjangan tunai,akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja “tutup Lalu eko. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © Lombokhijaunews | Newsphere by AF themes.